Presiden Prabowo Subianto menerima pemimpin Besar Pasukan Merah Tariu Borneo Bangkule Rajakng (TBBR), Panglima Jilah, di Istana Merdeka, Jakarta, Jumat (28/8/2026).
Pertemuan tersebut membahas sejumlah kebutuhan masyarakat adat Dayak di Kalimantan, termasuk pembangunan infrastruktur, pendidikan, rumah adat hingga kesempatan masyarakat adat untuk bergabung dengan TNI dan Polri.
Berdasarkan informasi yang disampaikan melalui akun instagram Sekretariat Kabinet, Prabowo menginstruksikan pembangunan sejumlah kebutuhan masyarakat Dayak sesuai dengan permohonan yang disampaikan Panglima Jilah.
Salah satunya pembangunan jalan di wilayah pedalaman, termasuk Sanggau dan daerah sekitarnya. Pemerintah juga disebut akan mendukung pembangunan Sekolah Rakyat dan pemberian beasiswa di berbagai wilayah kota adat Dayak.
Saat ini, dua Sekolah Rakyat telah dibangun di Kalimantan Barat.
Pembangunan rumah adat Dayak juga menjadi bagian dari dukungan yang dibahas dalam pertemuan tersebut. Selain itu, terdapat aspirasi agar masyarakat adat memiliki kesempatan lebih besar untuk menjadi anggota TNI dan Polri, dengan penyesuaian terhadap sejumlah persyaratan yang berkaitan dengan karakteristik adat, termasuk penggunaan tato tradisional adat Dayak.
Dalam pertemuan itu, persoalan kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) di Kalimantan Barat juga menjadi perhatian.
Panglima Jilah menegaskan bahwa masyarakat adat tidak seharusnya langsung disalahkan atas terjadinya karhutla. Ia mengatakan tradisi berladang masyarakat adat dilakukan di lahan mineral, bukan lahan gambut, dengan tata cara yang menurutya telah berlangsung secara turun-temurun.
Menurut Panglima Jilah, masyarakat adat juga melakukan pengawasan ketika membuka lahan dengan cara membakar agar api tidak merembet ke kawasan lain.
Ia menilai munculnya anggapan bahwa aktivitas berladang menjadi sumber karhutla antara lain karena waktu pembukaan lahan masyarakat dan aktivitas perkebunan dapat berlangsung pada periode yang sama.
Panglima Jilah juga mengatakan tradisi berladang masyarakat adat telah berlangsung jauh sebelum berkembangnya perkebunan skala besar di Kalimantan.
Karena itu, ia membedakan antara praktik berladang berdasarkan kearifan lokal dengan aktivitas pembukaan lahan untuk perkebunan. Menurutnya, larangan pembakaran lahan tidak semestinya secara otomatis ditujukan kepada masyarakat adat yang menjalankan tradisi berladang.
Ia juga mengakui adanya kemungkinan masyarakat adat yang berladang terkena penindakan karena kekeliruan dalam membedakan aktivitas berladang dengan perkebunan.
Di sisi lain, Panglima Jilah menegaskan bahwa masyarakat adat tetap memiliki tanggung jawab dalam menjaga lingkungan. Sosialisasi melalui tokoh-tokoh adat terus dilakukan agar masyarakat tidak membuka atau membakar lahan secara sembarangan.
Bagi masyarakat adat, menjaga alam disebut sebagai bagian dari menjaga kehidupan mereka sendiri.
Panglima Jilah juga mengapresiasi langkah pemerintah dalam menangani karhutla di Kalimantan Barat, termasuk penambahan personel, armada helikopter dan pelaksanaan modifikasi cuaca.
Selain persoalan karhutla, ia menyampaikan apresiasi terhadap berbagai dukungan pemerintah pusat untuk masyarakat adat dan pembangunan di Kalimantan Barat, mulai dari rumah adat, pendidikan dan beasiswa hingga infrastruktur, rumah sakit serta kesempatan bagi masyarakat untuk bergabung dengan TNI dan Polri.
Pertemuan di Istana Merdeka tersebut sekaligus memperlihatkan sejumlah agenda masyarakat adat Dayak yang disampaikan langsung kepada pemerintah pusat, mulai dari kebutuhan pembangunan di wilayah pedalaman hingga persoalan keberadaan tradisi berladang dan keterlibatan masyarakat adat dalam menjaga lingkungan.
