Presiden Prabowo Subianto mendorong perubahan besar dalam sistem kelistrikan Indonesia dengan meningkatkan pemanfaatan energi surya. Pemerintah menargetkan pembangunan pembangkit listrik tenaga surya (PLTS) hingga mencapai kapasitas 100 gigawatt (GW) sekaligus mengurangi penggunaan pembangkit listrik tenaga diesel (PLTD).
Langkah tersebut akan dimulai pada tahun ini. Pemerintah menargetkan pembangunan PLTS dengan kapasitas 30 GW, sementara sekitar 13 GW PLTD akan mulai dihentikan dan digantikan dengan pembangkit listrik tenaga surya.
Target itu disampaikan Prabowo dalam pidato Penyampaian Keterangan Pemerintah atas Rancangan Undang-Undang tentang APBN 2027 beserta Nota Keuangan di Gedung Nusantara, Kompleks DPR RI, Jakarta, Jumat (14/8/2026).
Menurut Prabowo, Indonesia memiliki keuntungan besar dalam pengembangan energi surya karena mendapatkan sinar matahari hampir sepanjang tahun. Potensi tersebut dinilai belum sepenuhnya dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan listrik Nasional.
Ia secara khusus menyoroti kondisi sejumlah wilayah kepulauan dan daerah terpencil yang masih bergantung pada pembangkit diesel. Untuk mendapatkan pasokan bahan bakar, solar harus dikirim menggunakan kapal ke berbagai wilayah yang lokasinya jauh dari pusat distribusi.
Bagi Prabowo, pola tersebut tidak efisien apabila sumber energi matahari dapat dimanfaatkan langsung untuk menghasilkan listrik.
"Tidak masuk akal jika pulau-pulau kita terus menunggu kapal pembawa BBM solar untuk memperoleh listrik."
Karena itu, pengembangan PLTS juga diarahkan tidak hanya untuk pembangkit bersakala besar. Prabowo menyampaikan gagasan agar setiap desa dapat memiliki PLTS dengan kapasitas sekitar 1 MW.
Konsep tersebut diharapkan dapat membuat penyediaan listrik lebih mandiri di tingkat lokal. Dengan memanfaatkan sumber energi yang tersedia di wilayah masing-masing, ketergantungan terhadap pasokan bahan bakar untuk pembangkit diesel dapat dikurangi.
Program PLTS tersebut juga dikaitakn dengan upaya pemerintah menekan biaya produksi listrik. Prabowo memperkirakan pembangunan PLTS hingga mencapai 100 GW dapat memberikan penghematan bagi negara.
Pemerintah menghitung potensi penghematan tersebut mencapai setidaknya Rp73,9 triliun setiap tahun, terutama dari penurunan biaya pokok produksi listrik.
Target 100 GW sekaligus menjadi bagian dari agenda pemerintah untuk memperluas penggunaan energi terbarukan dan mengurangi ketergantungan terhadap pembangkit berabahn bakar fosil.
Dengan tahap awal pembangunan 30 GW PLTS dan penghentian 13 GW PLTD, pemerintah mulai menyiapkan perubahan struktur pembangkitan listrik secara bertahap, dengan energi matahari ditempatkan sebagai salah satu sumber utama dalam pengembangan sistem energi Indonesia ke depan.
