Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang menjadi salah satu janji utama Presiden Prabowo Subianto kini menghadapi berbagai tantangan, mulai dari dugaan korupsi, kasus keracunan massal, hingga penurunan kepercayaan masyarakat.
Dilansir dari FINANCIAL TIMES ft.com, survei terbaru menunjukkan tingkat kepuasan publik terhadap program tersebut turun drastis menjadi 34 persen, dari 62,5 persen pada November tahun lalu. Mayoritas responden mengaku kecewa akibat munculnya dugaan korupsi, persoalan tata kelola, serta berulangnya kasus keracunan makanan.
Sejak diluncurkan pada awal 2025, program MBG ditujukan untuk mengatasi gizi dan stunting di Indonesia. Pemerintah awalnya menargetkan menjangkau 82,9 juta penerima manfaat, namun di tengah penyesuaian anggaran, cakupan program diperkirakan akan dikurangi meski saat ini telah melayani sekitar 62,7 juta orang.
Laporan FT juga menyoroti persoalan tata kelola yang dinilai menjadi akar berbagai masalah dalam pelaksanaan program. Sejumlah organisasi masyarakat sipil menyebut sistem pengawasan Badan Gizi Nasional masih lemah sehingga membuka celah penyimpangan, termasuk dalam penunjukan pengelola dapur MBG.
Tekanan terhadap program semakin besar setelah mantan Kepala Badan Gizi Nasional ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi. Penggantinya bahkan mengakui masih terdapat persoalan tata kelola dan berjanji menerapkan kebijakan tanpa toleransi terhadap praktik korupsi.
Di sisi lain, kasus dugaan keracunan makanan juga terus menjadi sorotan. Menurut data yang dikutip FT dari Network for Education Watch Indonesia, hingga Juli 2026 tercatat lebih dari 40 ribu penerima manfaat mengalami gejala keracunan makanan yang diduga berkaitan dengan program MBG.
Pemerintah mulai melakukan evaluasi dengan menghentikan sementara kontrak dapur baru serta menutup 833 dapur MBG yang dinilai tidak memenuhi standar operasional dan kebersihan.
Selain persoalan pelaksanaan, program ini juga memberi tekanan terhadap kondisi fiskal negara. Anggaran MBG yang semula direncanakan sebesar Rp335 triliun telah dipangkas menjadi Rp229 triliun. Sebelumnya, pemerintah juga sempat mengalihkan sebagian anggaran pendidikan dan infrastruktur untuk mendukung program tersebut.
Belum lama ini, Mahkamah Konstitusi juga memutuskan bahwa anggaran pendidikan tidak dapat digunakan untuk membiayai program MBG, sehingga pemerintah perlu mencari sumber pendanaan lain untuk melanjutkan program tersebut.
