Badan Gizi Nasional (BGN) mulai memperketat pengawasan operasional dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) dalam pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Salah satu sistem yang sedang disiapkan adalah integrasi CCTV di seluruh dapur SPPG dengan pusat pemantauan BGN. Sistem ini nantinya memungkinkan aktivitas dapur dipantau secara lebih langsung, baik oleh pemerintah pusat maupun pengawas di daerah.
Kepala BGN Sudaryono mengatakan pemantauan dapat dilakukan secara berjenjang hingga tingkat kecamatan, kabupaten dan provinsi. "CCTV-nya itu connect ke dalam sistem IT kita yang ada di kantor pusat," ujar Sudaryono dalam konferensi pers di Jakarta, Jumat (7/8/2026).
Namun, pengawasan tidak berhenti pada kamera. BGN saat ini telah mewajibkan setiap dapur menggunakan logbook digital yang mencatat seluruh rangkaian pengolahan makanan. Pencatatan tersebut mencakup kedatangan bahan baku, proses memasak, waktu makanan matang, pendinginan, pengemasan, pengiriman hingga makanan diterima di sekolah.
Sistem tersebut juga digunakan untuk menelusuri kejadian ketika muncul dugaan masalah pada makanan. Sudaryono mencontohkan evaluasi kasus di Jayapura yang menunjukkan adanya jeda cukup panjang antara proses memasak dan pembagian makanan kepada siswa. Menurutnya, catatan waktu tersebut membantu BGN mengidentifikasi kemungkinan penyebab makanan mengalami kerusakan.
PEKERJA DAPUR JUGA DIAWASI
Pengawasan kemudian diperluas ke kondisi kesehatan orang-orang yang bekerja di dapur. BGN akan mewajibkan pegawai, relawan dan pekerja SPPG menjalani pemeriksaan kesehatan gratis. Sebelum bekerja, mereka juga diminta menjalani pemeriksaan sederhana, termasuk pengecekan suhu tubuh serta kondisi kesehatan seperti diare atau sakit perut.
Pekerja yang sedang sakit diminta tidak bertugas untuk mencegah risiko kontaminasi makanan. Langkah tersebut diambil setelah adanya laporan pekerja yang tetap bekerja ketika sedang mengalami gangguan kesehatan. Selain itu, Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS) ditegaskan sebagai persyaratan wajib bagi dapur MBG.
Dengan sistem CCTV, pencatatan digital, pemeriksaan kesehatan pekerja dan kewajiban SLHS, BGN berupaya membangun pengawasan yang tidak hanya dilakukan setelah terjadi masalah, tetapi juga sejak makanan mulai diproduksi hingga diterima penerima manfaat.
