Kalimantan, Papua, dan Aceh menyimpan sumber daya alam yang menjadi bagian penting dari ekonomi Indonesia. Namun di tengah pertumbuhan ekonomi nasional, pertanyaan tentang pemerataan pembangunan dan kesejahteraan di daerah penghasil masih terus muncul.
Indonesia sering disebut sebagai negara yang kaya sumber daya alam. Dari batu bara dan kelapa sawit di Kalimantan, emas dan tembaga di Papua, hingga kopi, rempah-rempah dan gas alam di Aceh, kekayaan dari berbagai wilayah menjadi bagian dari rantai ekonomi nasional.
Namun kekayaan alam tidak selalu berjalan seiring dengan tingkat kesejahteraan masyarakat.
Di sejumlah wilayah penghasil, masyarakat masih menghadapi persoalan infrastruktur, akses pendidikan dan kesehatan, konektivitas, kesempatan kerja, hingga kemiskinan. Pada saat yang sama, pusat kegiatan ekonomi nasional tetap terkonsentrasi di wilayah tertentu, terutama Pulau Jawa.
Pertanyaannya kemudian bukan apakah daerah-daerah tersebut berkontribussi terhadap Indonesia.
MEREKA JELAS BERKONTRIBUSI
Pertanyaan yang lebih sulit adalah seberapa besar nilai kekayaan tersebut kembali menjadi pembangunan dan kesejahteraan masyarakat di wilayah penghasil?
INDONESIA TUMBUH, TETAPI PUSAT EKONOMINYA MASIH TERKONSENTRASI
Perekonomian Indonesia terus bertumbuh. Badan Pusat Statistik mencatat ekonomi nasional tumbuh 5,11 persen sepanjang 2025, dengan PDB atas dasar harga berlaku mencapai Rp23.821,1 triliun. PDB per kapita mencapai Rp83,7 juta.
Tetapi ketika angka tersebut dilihat berdasarkan wilayah, gambarnya menjadi berbeda. Pada 2025, provinsi-provinsi di pulau Jawa menyumbang 56,93 persen terhadap perekonomian nasional. Ekonomi Jawa tumbuh 5,30 persen sepanjang tahun tersebut. Dominasi tersebut bukan sesuatu yang muncul secara tiba-tiba.
Jawa memiliki konsentrasi penduduk yang besar, pusat pemerintahan, kawasan industri, pusat perdagangan, jasa keuangan, pendidikan, teknologi, infrastruktur transportasi, dan berbagai aktivitas ekonomi bernilai tambah tinggi.
Karena itu, besarnya kontribusi Jawa terhadap PDB tidak dengan sendirinya membuktikan bahwa kekayaan dari luar Jawa "diambil" untuk membangun Jawa. Namun angka tersebut menunjukkan sebuah kenyataan yang sulit diabaikan.
Pusat aktivitas ekonomi Indonesia masih sangat terkonsentrasi di Jawa. Sementara itu, sebagian besar sumber daya alam strategis Indonesia berada jauh dari pusat tersebut.
KALIMANTAN, LUMBUNG BATU BARA, SAWIT DAN TAMBANG
Kalimantan merupakan salah satu contoh paling jelas. Pulau ini memiliki berbagai komoditas strategis, mulai dari batu bara, kelapa sawit, bauksit, emas hingga mineral lainnya. Kalimantan Barat, misalnya, memiliki potensi bauksit yang sangat besar. Kajian Kementerian ESDM mencatat sumber daya bauksit Kalimantan Barat sekitar 2,07 miliar ton, setara 57,32 persen sumber daya bauksit Indonesia dalam data yang digunakan kajian tersebut. Cadangannya sekitar 0,84 miliar ton atau 66,7 persen cadangan nasional. Di sisi lain, Kalimantan juga menjadi salah satu pusat produksi batu bara dan kelapa sawit Indonesia.
Aktivitas tersebut menghasilkan nilai ekonomi, lapangan pekerjaan dan penerimaan bagi negara maupun daerah. Tetapi pertanyaan tentang manfaat pembangunan tetap relevan. Ekonomi Kalimantan Barat sendiri terus tumbuh. Pada 2025, PDRB Kalimantan Barat atas dasar harga berlaku mencapai sekitar Rp328,57 triliun, sementara ekonomi nasional tumbuh 5,11 persen.
Pertumbuhan tersebut penting. Tetapi pertumbuhan PDRB tidak otomatis berarti seluruh masyarakat menikmati peningkatan kesejahteraan dalam proporsi yang sama. Di daerah yang wilayahnya luas dan memiliki banyak kawasan terpencil, tantangannya bukan hanya menghasilkan komoditas.
Bagaimana hasil ekonomi tersebut diterjemahkan menjadi jalan, sekolah, rumah sakit, jaringan internet, transportasi dan pekerjaan yang lebih baik?
Pertanyaan itu menjadi semakin penting ketika aktivitas ekstrasi sumber daya berlangsung jauh dari pusat kota.
PAPUA KEKAYAAN MINERAL DI TENGAH PERSOALAN KESEJAHTERAAN
Di bagian timur Indonesia, persoalannya menjadi lebih kompleks.
Papua memiliki salah satu kawasan mineral paling penting di Indonesia. Pusat Survei Geologi Kementerian ESDM menjelaskan bahwa Papua merupakan bagian dari provinsi metalogeni Cu-Au yang memiliki sistem mineralisasi tembaga dan emas berskala besar, termasuk kawasan Grasberg.
Tambang di Papua telah lama menjadi bagian penting dari ekonomi nasional.
Tetapi kekayaan mineral tersebut hidup berdampingan dengan persoalan pembangunan yang belum selesai.
BPS mencatat persentase penduduk miskin di Provinsi Papua pada September 2025 masih mencapai 17,82 persen, meskipun angka tersebut turun dibandingkan periode sebelumnya.
Pada Maret 2025, angka kemiskinan Papua bahkan tercatat 19,16 persen.
Di sini terlihat sebuah paradoks.
Papua memiliki kekayaan mineral bernilai tinggi.
Tetapi keberadaan sumber daya alam dalam jumlah besar tidak otomatis menghapus kemiskinan.
Tambang dapat menghasilkan PDRB, ekspor, pajak dan penerimaan negara. Namun manfaat ekonomi tersebut harus diterjemahkan menjadi peningkatan kualitas hidup masyarakat agar kekayaan alam benar-benar berubah menjadi kesejahteraan.
Data ekonomi Papua menunjukkan PDRB 2025 mencapai sekitar Rp90,51 triliun dan PDRB per kapita sekitar Rp84,31 juta. Ekonomi Papua tumbuh 3,97 persen sepanjang 2025.
Angka PDRB per kapita juga perlu dibaca hati-hati.
PDRB per kapita merupakan ukuran nilai ekonomi rata-rata secara statistik, bukan berarti setiap penduduk Papua menerima pendapatan sebesar angka tersebut.
Di sinilah perbedaan antara pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat menjadi penting.
ACEH DARI REMPAH DAN KOPI HINGGA GAS ALAM
Aceh memiliki cerita yang berbeda.
Wilayah di ujung barat Indonesia ini memiliki sejarah panjang dalam perdagangan rempah. Kopi juga menjadi salah satu komoditas yang melekat pada ekonomi Aceh. Pada perdagangan modern, Aceh juga memiliki sumber daya energi, termasuk gas alam.
Dalam perdagangan terbaru, data BPS Aceh menunjukkan kopi dan rempah-rempah masih menjadi komoditas ekspor penting ke sejumlah negara. Pada April 2026, misalnya, ekspor ke Amerika Serikat mencakup kopi dan rempah-rempah, sementara ekspor ke Thailand antara lain didominasi batu bara serta produk olahan.
Namun Aceh juga memperlihatkan persoalan yang sama: kekayaan ekonomi daerah belum otomatis menghapus kemiskinan dan ketimpangan.
BPS bahkan menerbitkan kajian khusus mengenai kemiskinan dan ketimpangan Aceh karena persoalan tersebut masih menjadi perhatian dalam pembangunan daerah.
Artinya, persoalannya tidak sederhana.
Aceh bukan daerah yang tidak memiliki sumber daya.
Persoalannya adalah bagaimana sumber daya, aktivitas ekonomi, penerimaan pemerintah dan pembangunan dapat menghasilkan manfaat yang lebih luas bagi masyarakat.
LALU, KE MANA SEBENARNYA UANGNYA PERGI?
Di sinilah pembicaraan mengenai hubungan pusat dan daerah menjadi penting.
Indonesia tidak menggunakan sistem di mana seluruh penerimaan dari suatu komoditas langsung tinggal di daerah penghasil.
Ada mekanisme penerimaan negara dan Transfer ke Daerah (TKD), termasuk Dana Bagi Hasil atau DBH.
Kementerian Keuangan menjelaskan bahwa DBH merupakan bagian dari TKD yang dialokasikan berdasarkan persentase pendapatan tertentu dalam APBN dan kinerja tertentu. Tujuannya antara lain mengurangi ketimpangan fiskal antara pemerintah pusat dan daerah serta mendukung pemerataan.
DBH sumber daya alam mencakup kehutanan, mineral dan batu bara, minyak bumi dan gas bumi, panas bumi serta perikanan. Pemerintah juga memiliki DBH lainnya, termasuk DBH perkebunan sawit.
Dalam APBN 2025, alokasi DBH mencapai Rp192,3 triliun. Pemerintah menyatakan kebijakan DBH diarahkan antara lain pada distribusi yang berkeadilan, peningkatan kualitas pengelolaan keuangan daerah, dan transparansi.
Maka persoalannya bukan sesederhana:
“Kekayaan daerah dibawa ke Jawa.”
Ada sistem fiskal nasional yang memang dirancang untuk mengumpulkan penerimaan, kemudian mendistribusikannya kembali melalui berbagai mekanisme.
Namun sistem tersebut tetap layak dipertanyakan:
Apakah distribusinya sudah cukup adil?
Apakah daerah penghasil mendapatkan manfaat yang sebanding dengan beban ekonomi dan lingkungan yang mereka tanggung?
Dan apakah dana yang sudah kembali ke daerah benar-benar berubah menjadi pelayanan publik yang dirasakan masyarakat?
Pertanyaan terakhir bahkan tidak hanya menjadi persoalan pemerintah pusat.
Pemerintah daerah juga memiliki tanggung jawab besar dalam menentukan bagaimana anggaran digunakan.
JAWA BUKAN SEKADAR PENERIMA
Melihat persoalan ini hanya sebagai pertentangan Jawa melawan luar Jawa juga terlalu sederhana.
Jawa menjadi pusat ekonomi karena memiliki ekosistem ekonomi yang telah berkembang selama puluhan tahun.
Industri pengolahan, jasa, perdagangan, pendidikan, keuangan, teknologi dan infrastruktur menciptakan aktivitas ekonomi yang kemudian menghasilkan PDB.
Bahkan pembangunan di Jawa juga menopang perekonomian daerah lain melalui pasar, industri, distribusi, logistik dan jaringan perdagangan nasional.
Jadi persoalannya bukan tentang apakah Jawa mendapatkan pembangunan.
Jawa memang membutuhkan pembangunan.
Yang menjadi persoalan adalah ketika ketimpangan antardaerah membuat masyarakat di wilayah penghasil merasa bahwa kekayaan yang mereka miliki belum sebanding dengan kesempatan yang mereka dapatkan.
Sebuah jalan tol di Jawa tidak dengan sendirinya menjadi bukti bahwa pemerintah mengabaikan Kalimantan.
Tetapi jalan rusak, konektivitas yang terbatas, akses kesehatan yang jauh, atau internet yang belum memadai di wilayah terpencil juga tidak bisa dibenarkan hanya dengan mengatakan bahwa Indonesia sedang berkembang.
KAYA SUMBER DAYA TIDAK SELALU BERARTI KAYA MASYARAKAT
Inilah salah satu pelajaran terpenting dari cerita Kalimantan, Papua dan Aceh.
Sumber daya alam adalah modal. Bukan jaminan kesejahteraan.
Sebuah daerah bisa memiliki tambang emas, tetapi masyarakat di sekitarnya tetap miskin.
Sebuah provinsi bisa menjadi penghasil batu bara, tetapi desa-desa di sekitarnya masih membutuhkan infrastruktur dasar.
Sebuah wilayah bisa memiliki perkebunan dan komoditas ekspor, tetapi penduduknya tetap menghadapi ketimpangan pendapatan.
Karena itu, ukuran keberhasilan pembangunan tidak cukup hanya melihat berapa banyak batu bara yang diproduksi, berapa banyak emas yang ditambang, atau berapa besar nilai ekspor yang dihasilkan.
Ukuran lainnya adalah:
Apa yang berubah dalam kehidupan masyarakat setelah sumber daya itu dieksploitasi?
Apakah anak-anak mendapatkan sekolah yang lebih baik?
Apakah masyarakat memperoleh pekerjaan dengan upah yang layak?
Apakah rumah sakit semakin mudah dijangkau?
Apakah jalan desa semakin baik?
Apakah pelaku usaha lokal ikut masuk ke rantai pasok?
Apakah masyarakat lokal memiliki kesempatan mendapatkan nilai tambah dari komoditas tersebut?
Dan setelah sumber daya habis, apa yang tersisa?
DARI EKSPLOITASI MENUJU NILAI TAMBAH
Pertanyaan terakhir menjadi semakin penting bagi Indonesia.
Selama bertahun-tahun, ekonomi berbasis sumber daya sering kali menghadapi persoalan yang sama: daerah menghasilkan bahan mentah, sementara nilai tambah terbesar muncul setelah bahan tersebut diproses.
Karena itu, kebijakan hilirisasi menjadi salah satu agenda penting pemerintah.
Tetapi hilirisasi juga harus dilihat dari sudut pandang daerah.
Pabrik pengolahan yang berdiri dekat sumber bahan baku tentu dapat menciptakan lapangan pekerjaan dan aktivitas ekonomi baru.
Namun manfaatnya akan jauh lebih besar apabila masyarakat lokal juga dapat masuk ke dalam ekosistem tersebut sebagai pekerja terampil, pengusaha, pemasok, penyedia jasa, hingga pemilik usaha.
Dengan kata lain:
bukan hanya tambangnya yang berada di daerah, tetapi rantai nilai ekonominya juga harus semakin banyak tinggal di daerah.
INDONESIA TANPA KALIMANTAN, PAPUA DAN ACEH?
Bayangkan Indonesia tanpa ketiga wilayah tersebut.
Tanpa Kalimantan, Indonesia kehilangan salah satu pusat batu bara, perkebunan dan pertambangan serta sebagian besar bentang alam strategisnya.
Tanpa Papua, Indonesia kehilangan salah satu kawasan mineral paling penting sekaligus salah satu pusat keanekaragaman hayati terbesar di negeri ini.
Tanpa Aceh, Indonesia kehilangan bagian penting dari sejarah perdagangan rempah, komoditas perkebunan dan sumber daya energinya.
Indonesia tentu akan menjadi negara yang sangat berbeda.
Tetapi pertanyaan tersebut seharusnya tidak berhenti pada membayangkan Indonesia tanpa sumber daya mereka.
Pertanyaan yang lebih penting adalah:
Bagaimana Indonesia memastikan bahwa masyarakat yang hidup di atas kekayaan tersebut tidak hanya menjadi tempat di mana sumber daya diambil, tetapi juga menjadi bagian utama dari kemakmuran yang dihasilkan?
INDONESIA SUDAH TUMBUH. TETAPI PEKERJAAN BELUM SELESAI.
Indonesia bukan lagi negara yang sama seperti beberapa dekade lalu.
Ekonomi tumbuh. Infrastruktur berkembang. Industri bergerak menuju hilirisasi. Investasi meningkat. Teknologi semakin masuk ke berbagai sektor.
BPS mencatat ekonomi Indonesia tumbuh 5,11 persen pada 2025. Itu adalah capaian penting.
Tetapi angka pertumbuhan nasional tidak boleh membuat persoalan di tingkat daerah menghilang dari perhatian.
Sebab Indonesia bukan hanya Jakarta.
Indonesia juga bukan hanya Jawa.
Indonesia adalah Kalimantan dengan tambangnya.
Indonesia adalah Papua dengan emas, tembaga dan hutannya.
Indonesia adalah Aceh dengan kopi, rempah dan sejarah energinya.
Indonesia adalah seluruh daerah yang menghasilkan sesuatu untuk negara.
Dan pada akhirnya, keberhasilan pembangunan bukan hanya tentang seberapa besar Indonesia tumbuh, tetapi juga tentang seberapa banyak masyarakat di berbagai penjuru Indonesia dapat ikut merasakan pertumbuhan tersebut.
Karena negara yang kaya sumber daya belum tentu menjadi negara yang sejahtera.
Kekayaan baru benar-benar berarti ketika ia mampu mengubah kehidupan manusia yang tinggal di atasnya.
