News

Dilema Pemerintah di Tengah Protes Penolakan MBG dan Kopdes

Di satu sisi program pemerintah memberikan manfaat bagi sebagian masyarakat. Di sisi lain, kritik terhadap anggaran, pelaksanaan, dan dampaknya terhadap keuangan negara terus bermunculan.

L
Liliy Anastya GunawanJurnalis Redaksi
Sabtu, 22 Agustus 2026 pukul 22.58 WIB
Dilema Pemerintah di Tengah Protes Penolakan MBG dan Kopdes
Dok. MarkusAcian.com - Gambar ilustrasi berlisensi bebas terkait topik News.

Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (Kopdes) menjadi dua program pemerintah yang mendapat perhatian besar sepanjang 2026.

Keduanya membawa tujuan berbeda. MBG ditujukan untuk memenuhi kebutuhan gizi masyarakat, sementara Kopdes diarahkan untuk memperkuat aktivitas ekonomi di tingkat desa.

Namun, di tengah masyarakat muncul dua pandangan yang berseberangan. Sebagian penerima manfaat mengaku terbantu, Sementara sebagian lainnya mempertanyakan besarnya anggaran dan pelaksanaan kedua program tersebut.

Untuk MBG, pemerintah menyiapkan anggaran sekitar Rp335 triliun dalam RAPBN 2026 dengan sasaran sekitar 82,9 juta penerima manfaat. Besarnya anggaran membuat program ini tidak hanya menjadi kebijakan sosial, tetapi juga menjadi salah satu pos belanja negara yang mendapat sorotan.

Bagi penerima manfaat, terutama anak-anak sekolah dan keluarga, manfaat MBG dapat dirasakan secara langsung. Tetapi kritik terhadap program tersebut tidak selalu berarti penolakan terhadap pemberian makanan bergizi.

Pertanyaan yang muncul lebih banyak berkaitan dengan efisiensi, pengadaan, pengawasan, kualitas makanan, serta keberlanjutan anggaran. Hel serupa terjadi pada Kopdes.

Pemerintah mendorong koperasi desa sebagai bagian dari upaya memperkuat ekonomi masyarakat di tingkat lokal. Kopdes diharapkan dapat membantu distribusi kebutuhan pokok. menyerap hasil produksi masyarakat, sekaligus membuka aktivitas ekonomi baru di desa.

Namun, pembiayaan program tersebut juga menimbulkan kekhawatiran. Penggunaan anggaran desa untuk mendukung Kopdes membuat sejumlah pihak mempertanyakan ruang fiskal desa untuk membiayai kebutuhan lain. Di sinilah perdebatan mengenai MBG dan Kopdes menjadi lebih kompleks.

"Masyarakat dapat menerima manfaat sebuah program sekaligus mempertanyakan cara negara membiayainya."

Pemerintah sendiri menyatakan kedua program tersebut masih dapat dievaluasi dan dilakukan efisiensi sesuai kondisi fiskal. Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyebut MBG dan Kopdes sebagai program yang fleksibel.

Perdebatan ini pada akhirnya bukan hanya mengenai apakah MBG dan Kopdes diperlukan atau tidak. Persoalan utamanya adalah bagaimana memastikan program dengan anggaran besar benar-benar menghasilkan manfaat yang sebanding bagi masyarakat.

MBG harus dibuktikan melalui peningkatan kualitas gizi dan ketepatan sasaran. Kopdes harus dibuktikan melalui aktivitas ekonomi yang benar-benar tumbuh di desa.

ADVERTISEMENT
Internet Anti Lemot di Jepang, Kantong Tetap Hemat 50%
Part of MaranPublikasi

MaranPublikasi

News media digital markusacian.com dinaungi & dikelola secara profesional oleh MaranPublikasi.