Kesepakatan yang semula diharapkan meredakan ketegangan antara Amerika Serikat dan Iran justru disebut dimanfaatkan Teheran untuk mempersiapkan kemungkinan konflik yang lebih besar.
Laporan The Wall Street Journal menyebut para pemimpin garis keras Iran tidak sepenuhnya percaya pada nota kesepahaman (MoU) yang diteken Presiden AS Donald Trump pada 17 Juni 2026. Mereka menilai kesepakatan tersebut sebagai taktik AS dan Israel untuk meredakan tekanan ekonomi sekaligus memberi Iran waktu menghadapi kemungkinan konfrontasi berikutnya.
Selama masa jeda tersebut, Iran dilaporkan memperkuat pengaruh Korps Garda Revolusi Islam (IRGC) terhadap angkatan bersenjata, menempatkan veteran perang Iran-Irak di posisi strategis, memperluas operasi kontra-intelijen, serta meningkatkan produksi rudal dan drone.
Koordinasi dengan kelompok sekutu Iran di Irak, Yaman, dan Lebanon juga disebut diperkuat. IRGC dilaporkan mengirim penasehat militer dan persenjataan ke kawasan tersebut sebagai bagian dari persiapan menghadapi eskalasi lebih luas.
"Ada pandangan luas di Iran bahwa perang sesungguhnya belum benar-benar dimulai," Kata Mohammad Hassan Sangtarash, analis pertahanan asal Teheran yang dekat dengan pemerintah Iran.
Ia menggambarkan pendekatan tersebut sebagai staretgi "salami-slicing", yakni meningkatkan tekanan secara bertahap untuk melemahkan lawan sebelum memasuki konfrontasi yang lebih besar.
Padahal, MoU yang diteken di Versailles sebelumnya dirancang untuk membuka jalan menuju deeskalasi. Kesepakatan itu mencakup rencana pembukaan kembali Selat Hormuz, perundingan mengenai program nuklir Iran, serta sejumlah insentif ekonomi bagi Teheran. Namun, perbedaan kepentingan mengenai pelaksanaan kesepakatan membuat hubungan kedua pihak kembali memburuk.
Ketegangan juga meluas ke kawasan. Serangan terhadap jalur pelayaran di sekitar Selat Hormuz dan Laut Merah kembali menjadi perhatian, sementara kelompok yang bersekutu dengan Iran dilaporkan meningkatkan aktivitas militer terhadap kepentingan AS dan negara-negara Teluk.
Di dalam negeri, struktur keamanan Iran juga mengalami perubahan. Kepemimpinan Teheran disebut memperketat rantai komando dan menempatkan loyalis di posisi strategis untuk memperkuat kontrol terhadap militer dan aparat keamanan.
Situasi tersebut membuat negara-negara Teluk semakin waspada. Kekhawatiran meningkat karena Iran disebut memiliki sejumlah opsi eskalasi yang dapat mengganggu keamanan kawasan, termasuk infrastruktur komunikasi dan jalur perdagangan strategis.
Sementara itu, perundingan Washington dan Teheran kembali menemui jalan buntu. Batas waktu 60 hari yang menjadi bagian dari kesepakatan Juni berakhir pada 17 Agustus tanpa tercapainya penyelesaian permanen.
Kini, tekanan ekonomi dan blokade AS berhadapan dengan strategis Iran untuk bertahan sekaligus mempertahankan pengaruhnya di kawasan. Kondisi tersebut membuat kesepakatan yang sebelumnya diharapkan menjadi jalan keuar justru berisiko berubah menjadi jeda sebelum konflik kembali meningkat.
Penasehat strategis perunding utama Iran, Mehdi Mohammadi, bahkan memperingatkan bahwa Teheran masih memiliki kepentingan yang belum terselesaikan dengan pemerintahan Trump.
"Bangsa Iran masih punya banyak urusan yang belum selesai dengan Trump. Iran siap menghadapi konfrontasi besar," ujarnya.
