Dampak kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) mulai terlihat pada kondisi kesehatan masyarakat di sejumlah wilayah. Kementerian Kesehatan mencatat sekitar 13.500 kasus infeksi saluran pernapasan akut (ISPA) secara kumulatif sejak Juli hingga Agustus 2026.
Dari jumlah tersebut, sebagian pasien telah dinyatakan sembuh setelah mendapatkan penanganan. Namun, hingga 27 Agustus 2026 masih terdapat 4.082 orang yang mengalami ISPA akibat dampak karhutla di wilayah Kalimantan dan Sumatra.
Wakil Menteri Kesehatan Dante Saksono Harbuwono menyampaikan data tersebut dalam konferensi pers di kantor Kementerian Kesehatan, Jakarta, Jumat (28/8/2026).
"Total kumulatif dari bulan Juli sampai bulan Agustus 2026 sudah 13.500 orang yang kena ISPA, sebagian sudah sembuh dengan penanganan yang kita lakukan, tapi di hari kemarin itu ada 4.082 orang yang masih menderita ISPA," ujar Dante.
Menghadapi dampak kesehatan yang ditimbulkan asap karhutla, pemerintah mulai memperkuat dukungan bagi masyarakat di wilayah terdampak. Kementerian Kesehatan telah mendistribusikan ratusan ribu masker serta bantuan oksigen.
Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mengatakan langkah tersebut dilakukan bersamaan dengan koordinasi lintas pihak untuk menangani risiko kesehatan yang muncul akibat paparan asap, termasuk ISPA.
"Kita sudah kirim ratusan ribu masker dan oksigen-oksigen, dan kita meeting rutin dipimpin dengan Pak Menko PMK bagaimana penanggulangannya," kata Budi di KSP, Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Senin (31/8/2026).
Penanganan tidak hanya diarahkan ke Kalimantan. Budi menyebut sejumlah wilayah lain juga perlu mendapat perhatian karena berpotensi terdampak karhutla dan asap.
Ia secara khusus menyebut Nusa Tenggara Timur (NTT) sebagai salah satu wilayah yang juga menghadapi dampak karhutla.
"Saran saya, teman-teman bisa ke sana dan bisa ke NTT. NTT banyak juga (yang terdampak karhutla)," ujar Budi.
Data Kemenkes menunjukkan persoalan kesehatan akibat karhutla masih berlangsung ketika pemerintah melakukan distribusi perlengkapan kesehatan dan koordinasi penanganan di sejumlah wilayah terdampak.
