Indonesia mengalami perubahan besar dalam pembangunan ekonomi, infrastruktur dan kualitas sumber daya manusia dalam beberapa tahun terakhir. Jalan tol terus bertambah, konektivitas digital meluas, pembangunan manusia menunjukkan peningkatan, sementara tingkat kemiskinan nasional terus menurun.
Namun, perkembangan tersebut berjalan bersamaan dengan persoalan yang belum sepenuhnya terselesaikan. Kesenjangan antarwilayah masih terlihat, akses terhadap layanan dasar belum sama, kualitas sumber daya manusia berbeda jauh antara satu daerah dengan daerah lain, dan sebagian masyarakat masih menghadapi persoalan ekonomi yang membuat hasil pembangunan belum terasa dalam kehidupan sehari-hari.
Kondisi tersebut membuat wajah pembangunan Indonesia menjadi tidak seragam. Di sejumlah wilayah, perubahan berlangsung cepat dan terlihat jelas. Di wilayah lainnya, masyarakat masih berhadapan dengan persoalan dasar seperti jalan yang sulit dilalui, keterbatasan konektivitas, fasilitas pendidikan dan kesehatan, hingga terbatasnya kesempatan ekonomi.
Data nasional menunjukkan Indonesia memang bergerak maju. Tetapi data yang sama juga memperlihatkan bahwa pemerataan hasil pembangunan masih menjadi pekerjaan besar.
EKONOMI TUMBUH DAN UKURAN PEMBANGUNAN MANUSIA MENINGKAT
Perekeonomian Indonesia tumbuh 5,11 persen pada 2025, lebih tinggi dibandingkan pertumbuhan 5,03 persen pada 2024. Produk Domestik Bruto berdasarkan harga berlaku mencapai Rp23.821,1 triliun, dengan PDB per kapita sebesar Rp83,7 juta atau sekitar US$5.083,4.
Pertumbuhan ekonomi tersebut menjadi salah satu indikator bahwa aktivitas ekonomi nasional tetap berkembang. Namun, angka pertumbuhan nasional tidak berarti seluruh masyarakat mengalami peningkatan kesejahteraan dalam besaran yang sama.
Pusat kegiatan ekonomi Indonesia juga masih terkonsentrasi di wilayah tertentu. Pulau Jawa menyumbang 56,93 persen terhadap perekonomian nasional pada 2025. Konsentrasi tersebut memperlihatkan besarnya peran Jawa dalam struktur ekonomi nasional sekaligus menunjukkan tantangan pemerataan aktivitas ekonomi di luar pusat-pusat pertumbuhan.
Di bidang pembangunan manusia, indikator nasional juga menunjukkan perbaikan.
Badan Pusat Statistik mencatat Indeks Pembangunan Manusia Indonesia mencapai 75,90 pada 2025, meningkat dari 75,02 pada tahun sebelumnya. Seluruh indikator penyusun IPM mengalami peningkatan. Umur harapan hidup saat lahir mencapai 74,47 tahun, harapan lama sekolah menjadi 13,30 tahun, rata-rata lama sekolah mencapai 9,07 tahun, sementara pengeluaran riil per kapita yang disesuaikan mencapai Rp12,802 juta per tahun.
Perkembangan tersebut menunjukkan bahwa kualitas hidup masyarakat Indonesia secara agregat terus mengalami perbaikan.
Namun, rata-rata nasional tidak menggambarkan seluruh kondisi masyarakat.
Penelitian mengenai Human Capital Index di tingkat subnasional Indonesia menemukan adanya kesenjangan besar antardaerah. Perbedaan tersebut tidak hanya terjadi antarprovinsi, tetapi juga di dalam provinsi. Penelitian tersebut menemukan bahwa perbedaan capaian human capital banyak berkaitan dengan stunting pada anak dan hasil belajar, sehingga tempat seseorang dilahirkan masih memiliki pengaruh terhadap peluangnya mencapai potensi secara penuh.
Artinya, peningkatan kualitas SDM Indonesia berlangsung, tetapi kesempatan untuk memperoleh kualitas pendidikan, kesehatan dan lingkungan tumbuh yang baik belum sepenuhnya sama.
INFRASTRUKTUR TUMBUH CEPAT, TETAPI KEBUTUHAN DASAR DI DAERAH MASIH BESAR
Perubahan infrastruktur menjadi salah satu gambaran paling nyata dari pembangunan Indonesia.
Hingga April 2025, pemerintah mencatat tambahan 223,16 kilometer jalan tol yang beroperasi sehingga total jaringan jalan tol mencapai 3.049 kilometer, tersebar pada 75 ruas. Perkembangan tersebut memperkuat konektivitas sejumlah pusat ekonomi dan mempercepat perjalanan antarkawasan.
Pertumbuhan jaringan jalan tol tersebut merupakan bagian dari pembangunan infrastruktur berskala nasional yang berlangsung dalam beberapa tahun terakhir.
Namun, pembangunan infrastruktur tidak hanya berbicara tentang jalan tol.
Bagi masyarakat di daerah, kondisi jalan provinsi, kabupaten dan desa sering kali jauh lebih menentukan aktivitas sehari-hari.
Kondisi jalan daerah di Indonesia telah lama menjadi salah satu persoalan pembangunan. Kementerian PUPR sebelumnya mencatat kemantapan jalan daerah secara nasional berada pada tingkat yang jauh lebih rendah dibandingkan jalan nasional. Perbedaan tersebut menunjukkan adanya persoalan pembiayaan, kewenangan, pemeliharaan dan kapasitas pemerintah daerah dalam menyediakan konektivitas dasar.
Gambaran tersebut terlihat pula di berbagai daerah.
Dalam dokumen RKPD Jawa Barat 2026, misalnya, tingkat kemantapan jalan desa pada 2024 tercatat 65,46 persen. Artinya, masih terdapat bagian signifikan jaringan jalan desa yang berada dalam kondisi tidak mantap, termasuk jalan rusak ringan dan berat.
Kondisi tersebut memperlihatkan bahwa pembangunan infrastruktur memiliki dua wajah.
Di tingkat nasional, Indonesia memiliki jaringan tol yang terus berkembang dan konektivitas antarkota yang semakin baik.
Di tingkat lokal, sebagian masyarakat masih berhadapan dengan persoalan jalan yang menjadi penghubung utama menuju sekolah, pasar, fasilitas kesehatan atau pusat pemerintahan.
Bagi masyarakat pedalaman, sebuah jalan desa yang dapat dilalui sepanjang tahun dapat memberikan dampak ekonomi yang lebih langsung dibandingkan sebuah proyek infrastruktur besar yang berada ratusan kilometer dari tempat mereka tinggal.
Jalan menentukan biaya angkut hasil pertanian.
Jalan menentukan waktu tempuh menuju sekolah.
Jalan menentukan seberapa cepat pasien dapat dibawa menuju fasilitas kesehatan.
Dan jalan menentukan apakah sebuah desa benar-benar terhubung dengan pusat ekonomi.
Karena itu, keberhasilan pembangunan infrastruktur tidak hanya ditentukan oleh jumlah proyek yang selesai, tetapi juga oleh seberapa jauh jaringan tersebut mengurangi kesenjangan akses.
KEMAJUAN DIGITAL BELUM BERARTI AKSES DIGITAL SUDAH SETARA
Perubahan serupa terjadi pada sektor digital.
Indonesia telah mengalami pertumbuhan besar dalam penggunaan internet dan layanan digital. Internet semakin menjadi bagian dari aktivitas pendidikan, perdagangan, pekerjaan, komunikasi dan pelayanan publik.
Namun, akses digital tetap dipengaruhi oleh lokasi dan kualitas infrastruktur.
Kesenjangan tersebut menjadi persoalan penting karena digitalisasi kini tidak lagi hanya berkaitan dengan hiburan atau komunikasi. Akses internet dapat menentukan kemampuan seseorang memperoleh informasi pendidikan, mengikuti pelatihan, menjalankan usaha, mencari pekerjaan dan memanfaatkan layanan pemerintah.
Ketika kualitas konektivitas berbeda antara wilayah perkotaan dan wilayah terpencil, peluang ekonomi yang tersedia bagi masyarakat juga dapat berbeda.
Dengan demikian, pembangunan digital tidak cukup dinilai dari jumlah pengguna internet secara nasional. Pemerataan kualitas akses menjadi bagian penting dari pembangunan sumber daya manusia.
KEMISKINAN MENURUN, TETAPI JUTAAN MASYARAKAT MASIH HIDUP DALAM TEKANAN EKONOMI
BPS mencatat tingkat kemiskinan Indonesia pada September 2025 turun menjadi 8,25 persen, dengan jumlah penduduk miskin sekitar 23,36 juta orang. Angka tersebut turun dibandingkan Maret 2025 yang mencapai 8,47 persen dan September 2024 sebesar 8,57 persen.
Penurunan tersebut merupakan perkembangan positif.
Namun, perbedaan antara wilayah perkotaan dan perdesaan masih terlihat. Tingkat kemiskinan di perkotaan pada September 2025 berada pada 6,60 persen, sementara di perdesaan mencapai 10,72 persen. Jumlah penduduk miskin di perdesaan mencapai sekitar 12,18 juta orang, lebih tinggi dibandingkan jumlah penduduk miskin di perkotaan yang sekitar 11,18 juta orang.
Angka tersebut memperlihatkan bahwa kemiskinan tidak tersebar secara seragam.
Beban kemiskinan di perdesaan masih lebih tinggi dibandingkan perkotaan. Kondisi tersebut berkaitan dengan struktur ekonomi daerah, kesempatan kerja, produktivitas, akses pasar, pendidikan, infrastruktur dan kualitas pelayanan dasar.
Selain itu, garis kemiskinan bukan satu-satunya cara untuk melihat tekanan ekonomi yang dirasakan masyarakat.
Rumah tangga yang berada di atas garis kemiskinan tetap dapat menghadapi kerentanan ketika pendapatan tidak stabil, biaya kebutuhan meningkat atau pekerjaan hilang.
Karena itu, penurunan angka kemiskinan merupakan capaian penting, tetapi tidak dengan sendirinya berarti persoalan kesejahteraan telah selesai.
PERTUMBUHAN EKONOMI TIDAK SELALU MENGHASILKAN PENGALAMAN YANG SAMA
Perbedaan pengalaman tersebut menjadi semakin penting ketika masyarakat menilai kondisi pemerintahan.
Data makro dapat menunjukkan pertumbuhan ekonomi, sementara masyarakat menilai keadaan berdasarkan pengalaman langsung.
Pendapatan rumah tangga.
Harga kebutuhan sehari-hari.
Ketersediaan lapangan pekerjaan.
Biaya pendidikan.
Biaya kesehatan.
Kondisi jalan.
Akses transportasi.
Dan kemampuan memenuhi kebutuhan keluarga.
Perbedaan antara indikator makro dan pengalaman masyarakat dapat menjelaskan mengapa pemerintah dapat mencatat berbagai capaian pembangunan sekaligus menghadapi kritik dan ketidakpuasan dari sebagian masyarakat.
Keduanya tidak saling bertentangan.
Ekonomi dapat tumbuh secara nasional sementara sebagian rumah tangga tetap mengalami tekanan.
Infrastruktur dapat bertambah sementara sebagian daerah masih kekurangan jalan yang layak.
IPM dapat meningkat sementara kualitas pendidikan dan kesehatan masih berbeda antarwilayah.
KEPUASAN TERHADAP PEMERINTAH MENGALAMI PERUBAHAN
Perubahan persepsi publik terhadap pemerintahan juga tercermin dalam survei.
Survei Saiful Mujani Research and Consulting atau SMRC pada Juli 2026 mencatat tingkat kepuasan terhadap Presiden Prabowo Subianto sebesar 51,1 persen, turun dari 81,2 persen pada November 2025. Survei tersebut melibatkan 749 responden pada 5–19 Juli 2026.
Penurunan tersebut terutama berkaitan dengan persepsi terhadap kondisi ekonomi. Sebanyak 49,4 persen responden menilai kondisi ekonomi buruk atau sangat buruk, sedangkan hanya 15,7 persen yang menilainya baik. Persepsi terhadap penanganan politik dan penegakan hukum juga mengalami penurunan.
Data tersebut menunjukkan adanya perubahan signifikan dalam persepsi masyarakat terhadap pemerintahan.
Namun, angka tersebut tidak dapat diterjemahkan sebagai bukti bahwa seluruh masyarakat Indonesia menolak atau tidak percaya kepada pemerintah.
Survei tersebut tetap menunjukkan bahwa lebih dari separuh responden menyatakan puas.
Yang terlihat jelas adalah tingkat kepuasan publik bersifat dinamis dan dapat berubah mengikuti kondisi ekonomi, kebijakan pemerintah serta pengalaman masyarakat.
Penurunan kepuasan juga menunjukkan bahwa capaian pembangunan perlu diikuti dengan kemampuan pemerintah menjelaskan, melaksanakan dan memastikan manfaat kebijakan sampai kepada masyarakat.
KEBIJAKAN BESAR JUGA MENGHADAPI PERSOALAN PELAKSANAAN
Salah satu contoh terlihat dalam program Makan Bergizi Gratis yang menjadi program unggulan pemerintahan Prabowo.
Program tersebut memiliki skala sangat besar dan menyentuh masyarakat secara langsung. Namun pelaksanaannya menghadapi berbagai persoalan sehingga pemerintah melakukan penyesuaian terhadap anggaran dan mekanisme program.
Pada Juli 2026, pemerintah menyatakan akan memperbaiki pelaksanaan program setelah muncul penurunan kepuasan publik terhadap program tersebut. SMRC mencatat tingkat kepuasan terhadap program Makan Bergizi Gratis juga mengalami penurunan sekitar 30 poin dibandingkan survei sebelumnya.
Persoalan implementasi tersebut memperlihatkan bahwa kebijakan dengan tujuan besar tetap membutuhkan pelaksanaan yang konsisten.
Masyarakat pada akhirnya tidak hanya menilai tujuan sebuah program, tetapi juga kualitas makanan yang diterima, ketepatan distribusi, keamanan, penerima manfaat dan apakah program tersebut benar-benar memberikan perubahan.
Dalam pembangunan publik, jarak antara kebijakan dan pelaksanaan sering kali menjadi penentu utama persepsi masyarakat.
PEMBANGUNAN INDONESIA MASIH MENGHADAPI KESENJANGAN KESEMPATAN
Perbedaan antarwilayah juga terlihat dalam pembangunan sumber daya manusia.
Penelitian mengenai human capital di Indonesia menemukan bahwa ketimpangan dalam satu provinsi bahkan dapat lebih besar dibandingkan perbedaan antarprovinsi. Faktor seperti stunting dan kemampuan akademik anak menjadi bagian penting dari perbedaan tersebut.
Hal ini berarti persoalan pembangunan Indonesia bukan hanya mengenai pembangunan fisik.
Pembangunan manusia membutuhkan lingkungan yang mendukung sejak seseorang lahir.
Anak membutuhkan gizi yang cukup.
Sekolah membutuhkan guru dan fasilitas yang memadai.
Keluarga membutuhkan kondisi ekonomi yang memungkinkan anak terus bersekolah.
Masyarakat membutuhkan layanan kesehatan yang dapat dijangkau.
Wilayah membutuhkan konektivitas agar pendidikan dan kesempatan ekonomi tidak berhenti di pusat kota.
Tanpa kombinasi tersebut, pembangunan infrastruktur tidak selalu menghasilkan peningkatan kualitas manusia dalam tingkat yang sama.
INDONESIA SEDANG TIDAK GAGAL MEMBANGUN
Berbagai data yang tersedia tidak mendukung kesimpulan bahwa Indonesia gagal mengalami kemajuan.
Sebaliknya, terdapat banyak bukti bahwa Indonesia telah mengalami perkembangan signifikan.
Pertumbuhan ekonomi tetap berlangsung.
IPM meningkat.
Kemiskinan menurun.
Jaringan jalan tol berkembang.
Konektivitas semakin luas.
Kualitas sejumlah indikator sosial terus membaik.
Pemerintah juga terus memperluas investasi pembangunan di luar pusat-pusat ekonomi utama.
Namun, data yang sama juga menunjukkan bahwa pekerjaan pembangunan belum selesai.
Kemiskinan perdesaan masih lebih tinggi daripada perkotaan.
Kualitas human capital berbeda antarwilayah.
Akses terhadap infrastruktur dasar belum seragam.
Kesempatan ekonomi masih terkonsentrasi di wilayah tertentu.
Dan sebagian masyarakat masih merasakan tekanan ekonomi meskipun indikator makro menunjukkan pertumbuhan.
Karena itu, menggambarkan Indonesia hanya sebagai negara yang “sudah maju” tidak cukup untuk menjelaskan kondisi sebenarnya.
Sebaliknya, menyebut Indonesia “belum maju” juga mengabaikan berbagai capaian yang telah terjadi.
Gambaran yang lebih sesuai dengan data adalah Indonesia sedang mengalami kemajuan, tetapi manfaat pembangunan belum sepenuhnya merata.
TANTANGAN PEMBANGUNAN BERIKUTNYA BUKAN HANYA MEMBANGUN, TETAPI MEMASTIKAN MANFAATNYA SAMPAI
Pembangunan Indonesia memasuki tahap yang semakin kompleks.
Pada tahap awal, keberhasilan pembangunan dapat terlihat dari kemampuan negara membangun infrastruktur, memperluas akses layanan dan meningkatkan aktivitas ekonomi.
Namun ketika pembangunan sudah berkembang, ukuran keberhasilan menjadi lebih sulit.
Yang dinilai bukan hanya berapa kilometer jalan dibangun, tetapi berapa banyak masyarakat yang memperoleh akses ekonomi karena jalan tersebut.
Bukan hanya berapa banyak jaringan internet tersedia, tetapi berapa banyak anak yang dapat belajar dan berapa banyak pelaku usaha yang memperoleh kesempatan baru melalui konektivitas tersebutt.
Bukan hanya berapa banyak sekolah berdiri, tetapi bagaimana kualitas pendidikan yang diterima siswa.
Bukan hanya berapa banyak rumah sakit tersedia, tetapi seberapa mudah masyarakat di daerah terpencil memperoleh layanan ketika membutuhkannya.
Dan bukan hanya seberapa tinggi pertumbuhan ekonomi nasional, tetapi apakah pertumbuhan tersebut menciptakan pekerjaan dan meningkatkan daya beli masyarakat.
Pada akhirnya, pembangunan akan dinilai melalui perubahan yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari.
Seorang petani akan melihat pembangunan dari kemudahan membawa hasil panen.
Seorang siswa akan melihatnya dari kualitas sekolah dan akses internet.
Seorang keluarga akan melihatnya dari kemampuan memenuhi kebutuhan hidup.
Seorang pasien akan melihatnya dari jarak dan kualitas fasilitas kesehatan.
Masyarakat pedalaman akan melihatnya dari apakah negara hadir dalam bentuk jalan, listrik, jaringan komunikasi, sekolah dan layanan dasar.
Di titik tersebut, statistik pembangunan bertemu dengan pengalaman masyarakat.
Indonesia telah mengalami kemajuan yang nyata. Data ekonomi, IPM dan kemiskinan menunjukkan arah positif, sementara pembangunan infrastruktur telah mengubah konektivitas banyak wilayah.
Namun, kemajuan tersebut belum menghapus seluruh kesenjangan.
Masih terdapat masyarakat yang berada jauh dari pusat pertumbuhan dan belum memperoleh kualitas akses yang sama. Masih terdapat perbedaan besar dalam kualitas sumber daya manusia dan kesempatan ekonomi. Dan perubahan kepuasan publik menunjukkan bahwa capaian pemerintah tetap dinilai berdasarkan pengalaman masyarakat terhadap kondisi ekonomi, pelayanan dan kebijakan yang mereka rasakan secara langsung.
Dengan demikian, tantangan Indonesia bukan lagi sekadar membuktikan bahwa pembangunan dapat dilakukan.
Tantangan yang lebih besar adalah memastikan bahwa pembangunan tersebut menjangkau masyarakat yang paling jauh dari pusat pertumbuhan dan menghasilkan peningkatan kualitas hidup yang nyata.
Kemajuan Indonesia sudah terlihat dalam berbagai angka.
Pekerjaan berikutnya adalah memastikan bahwa angka-angka tersebut juga terlihat dalam kehidupan masyarakat.
