Konflik Lahan Kelapa Sawit di Honduras Memanas, 20 Orang Tewas Dalam Aksi Penembakan Massal

Sedikitnya 20 orang tewas dalam aksi penembakan massal di sebuah perkebunan kelapa sawit di wilayah Bajo Aguán, Honduras, pada 21 Mei 2026. Insiden tersebut menjadi salah satu tragedi paling mematikan dalam konflik agraria yang telah berlangsung selama puluhan tahun di kawasan itu.

Menurut laporan The Guardian, para pelaku bersenjata memasuki area perkebunan di komunitas Rigores sebelum melepaskan tembakan ke arah para korban. Dari puluhan orang yang berada di lokasi, hanya tiga orang dilaporkan berhasil selamat.

Bajo Aguán dikenal sebagai salah satu pusat produksi kelapa sawit terbesar di Honduras. Namun, wilayah ini juga menjadi lokasi sengketa lahan berkepanjangan antara kelompok petani kecil (campesinos), perusahaan kelapa sawit, serta kelompok kriminal yang diduga terkait jaringan perdagangan narkoba.

Konflik tersebut bermula sejak reformasi agraria pada 1992 yang membuka jalan bagi perusahaan besar membeli lahan milik petani. Sejumlah organisasi petani menuding banyak proses pengambilalihan lahan dilakukan secara tidak adil, sementara perusahaan membantah tuduhan tersebut dan menyatakan seluruh transaksi dilakukan secara sah.

Situasi semakin rumit setelah jaringan perdagangan narkoba memanfaatkan kawasan tersebut sebagai jalur distribusi kokain menuju Amerika Utara. Persaingan menguasai wilayah disebut memperburuk konflik yang sudah berlangsung lama.

Komisi Hak Asasi Manusia Honduras memperkirakan lebih dari 200 orang telah tewas akibat konflik di Bajo Aguán selama beberapa dekade terakhir. Organisasi Global Witness juga menempatkan Honduras sebagai salah satu negara paling berbahaya bagi para pembela lingkungan dan hak atas tanah.

Sejumlah kelompok hak asasi manusia turut menyoroti kebijakan pemerintah Honduras yang dinilai berpotensi meningkatkan risiko kriminalisasi terhadap aktivis agraria. Mereka khawatir aturan baru mengenai pemberantasan terorisme dapat digunakan untuk menindak kelompok masyarakat yang memperjuangkan hak atas tanah.