Pemerintah menemukan sekitar 6 juta data ganda penerima manfaat Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Temuan tersebut membuat jumlah penerima program berpotensi mengalami penyesuaian setelah proses validasi dan sinkronisasi data selesai dilakukan.
Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Sudaryono, menjelaskan data ganda bukan berarti terdapat penerima manfaat yang berbeda, melainkan satu orang yang tercatat lebih dari satu kali dalam basis data kementerian atau lembaga yang berbeda.
Salah satu contohnya adalah seorang anak yang terdaftar sebagai siswa Madrasah Tsanawiyah (MTs) di bawah Kementerian Agama, tetapi pada saat yang sama juga tercatat sebagai santri di pondok pesantren. Kondisi serupa juga ditemukan pada siswa SMP yang belajar di lingkungan pesantren sehingga namanya masuk dalam data Kemendikdasmen dan data pondok pesantren.
Menurut Sudaryono, pemerintah saat ini terus melakukan penyisiran dan pemadanan data agar setiap penerima manfaat hanya memiliki satu identitas dalam sistem.
Untuk mendukung proses tersebut, BGN berkoordinasi dengan sejumlah kementerian dan lembaga, antara lain Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen), Kementerian Agama, Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (BKKBN), serta Kementerian Kesehatan.
Sinkronisasi dilakukan agar seluruh baisis data saling terintegrasi sehingga tidak lagi ditemukan identitas penerima yang tercatat lebih dari satu kali.
Sudaryono menegaskan evaluasi ini bukan bertujuan mengurangi akses masyarakat terhadap Program Makan Bergizi Gratis, melainkan memastikan bantuan disalurkan secara tepat sasaran kepada penerima yang benar-benar berhak.
Proses validasi masih terus berlangsung. Hasil penyisiran data tersebut nantinya akan menjadi dasar penyesuaian jumlah penerima MBG secara nasional sekaligus meningkatkan akurasi penyaluran program pemerintah.
