Pemerintah mencatat pembangunan 1.416 titik jembatan Garuda atau jembatan perintis telah selesai di berbagai wilayah Indonesia. Infrastruktur tersebut dibangun untuk membuka akses masyarakat di daerah terpencil sekaligus mengurangi risiko yang selama ini dihadapi warga, terutama anak-anak yang harus menyeberangi sungai demi menuju sekolah.
Deputi Bidang Kemitraan dan Hubungan Media Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom), Kurnia Ramadhana, mengatakan program Jembatan Garuda lahir atas arahan Presiden Prabowo Subianto pada 28 November 2025. Program ini merupakan respons terhadap banyaknya laporan mengenai masyarakat di wilayah terpencil yang kesulitan mengakses layanan dasar akibat belum tersedianya jambatan yang memadai.
Berdasarkan data Dinas Penerangan TNI Angakatan Darat hingga 28 Juli 2026, pemerintah menargetkan pembangunan sebanyak 2.838 jembatan di 38 provinsi. Hingga kini, sebanyak 1.416 titik atau sekitar 49,9 persen telah rampung, sementara 1.422 titik lainnya masih dalam tahap pembangunan. Dari berbagai jenis konstruksi yang dikerjakan, jembatan armco mencatat progres tertinggi dengan tingkat penyelesaian mencapai 80,4 persen. Disusul jembatan bailey sebesar 71,4 persen, jembatan perintis 40,3 persen, dan jembatan beton 32,7 persen.
Secara wilayah, jumlah pembangunan terbanyak berada di Kodam Iskandar Muda, Aceh, dan Kodam I/Bukit Barisan, Sumatera Utara. Sementara itu, Kodam Jaya menjadi wilayah dengan persentase penyelesaian proyek tertinggi, mencapai 87,1 persen. Program Jembatan Garuda telah menghubungkan sekitar 7.371 desa dan kelurahan di seluruh Indonesia. Kehadiran infrastruktur tersebut memberikan manfaat bagi sekitar 4,25 juta penduduk, sekaligus meningkatkan akses menuju lebih dari 8.500 sekolah, sekitar 4.250 fasilitas kesehatan, serta lebih dari 4.300 pusat kegiatan ekonomi seperti pasar.
Pemerintah juga mencatat waktu tempuh masyarakat di lokasi yang telah memiliki jembatan berkurang rata-rata antara 45 hingga 50 menit dibandingkan sebelumnya.
Selain memperluas konektivitas melalui pembangunan jembatan, pemerintah terus mempercepat pembangunan bendungan dan jaringan irigasi sebagai bagian dari upaya memperkuat ketahanan pangan nasional. Infastruktur tersebut dinilai penting untuk mengurangi ketergantungan lahan pertanian terhadap curah hujan serta meningkatkan kesiapan menghadapi dampak perubahan iklim, termasuk kekeringan akibat El Nino.
Dalam periode 2025-2029, Kementerian Pekerjaan Umum mendapat mandat membangun 15 bendungan yang masuk dalam proyek strategis nasional. Pada 10 Juli 2026, Presiden Prabowo Subianto telah meresmikan lima bendungan yang tersebar di Aceh, Bali, Jawa Tengah, dan Nusa Tenggara Barat.
Data Kementerian Pekerjaan Umum per 21 Juli 2026 menunjukkan Indonesia kini memiliki 240 bendungan yang telah beroperasi, sementara 15 bendungan lainnya masih dalam proses pembangunan di 10 provinsi. Seluruh proyek tersebut diproyeksikan mampu menampung lebih dari 1 miliar meter kubik air serta menyediakan irigasi bagi lebih dari 200.000 hektare lahan pertanian. Pemerintah menilai pembangunan bendungan dan jaringan irigasi menjadi salah satu langkah penting untuk menjaga pasokan air, meningkatkan produkivitas pertanian, sekaligus memperkuat ketahanan pangan nasional di tengah potensi cuaca ekstrem.
